Semua Bisa Daftar Sebagai Penerima Bansos, Begini Caranya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini mulai menguji coba pendaftaran bantuan sosial alias bansos melalui sistem digital yang terbuka. Masyarakat bisa mendaftar sendiri atau mengusulkan tetangganya untuk bisa mendapatkan bansos dari pemerintah.

Uji coba pertama kali sistem bansos digital yang dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah dilakukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, sejak 2 Oktober 2025.

Uji coba itu ditinjau langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Sosial Saifullah Yusuf; Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamen Bappenas, Wamen Dalam Negeri, WamenPanRB, Waka BSSN hingga Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan melalui sistem Portal Perlinsos ini masyarakat mengajukan usulan secara mandiri atau mengusulkan tetangga yang dinilai layak menerima bansos. Data usulan ini akan diproses sistem secara otomatis untuk menghindari unsur subjektif.

"Yang memilih dan memilah nanti adalah sistem, sebab kalau sistem yang memilih Itu menghindari unsur subjektif, menghindari bias. Jadi nanti tinggal daftar," kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui siaran pers, dikutip Jumat (3/9/2025).

Ia juga menjelaskan, masyarakat yang belum memiliki telepon pintar tidak perlu khawatir. Mereka bisa meminta bantuan pendamping PKH, operator desa, perangkat RT/RW, atau tokoh setempat untuk mendaftarkan data melalui aplikasi.

"Cukup difoto wajahnya (oleh pendamping). Jadi nanti dengan sistem ini mempermudah Ibu Bapak sekalian," kata Gus Ipul.

Platform digital ini menghubungkan berbagai basis data pemerintah, mulai dari Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN hingga SAMSAT. Dengan sistem ini, data masyarakat yang sudah mendaftar diverifikasi otomatis sehingga bansos lebih tepat sasaran.

"Jadi ketika kepala desa menginput nama-nama yang layak dapat bansos, nanti yang menyeleksi sistem. Sistem ini terhubung dengan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah," jelas Gus Ipul.

Proses pendaftaran usul-sanggah ini sangat mudah. Masyarakat tinggal melakukan verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah dan biometrik.

Selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari sistem untuk kelayakan sebagai penerima bantuan sosial. Seluruh proses ini dilakukan dari masyarakat ke pemerintah tanpa perantara dan hanya menggunakan perangkat telepon pintar.

Nantinya ada panel ahli, dengan dari Kementerian Sosial, BPS, dan semua kementerian atau lembaga yang terlibat menentukan pensasaran untuk menentukan eligibility (kelayakan) kelompok penerima manfaatnya.

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena kondisi geografisnya yang beragam: pesisir, pegunungan, wilayah padat penduduk, hingga daerah yang sulit sinyal. Hal ini dilakukan untuk menguji keandalan aplikasi sebelum diterapkan secara nasional.

"Dicari yang susah mungkin sinyalnya, Mungkin juga ada yang belum punya HP. Memang sengaja dipilih di tempat ini. Supaya kita bisa uji coba di medan yang berat," jelas Gus Ipul.

Ia menambahkan, program digitalisasi bansos ini merupakan arahan Presiden untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Melalui Perlinsos, data dari berbagai program seperti PKH, BPNT, hingga bantuan daerah akan terintegrasi sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

"Ada warga ini yang dapat satu bantuan paket. Ada yang dapat dua paket, ada yang tiga paket. Sekarang belum bisa ketahuan, tapi dengan sistemnya Pak Luhut (Perlinsos) nanti akan ketahuan, setiap keluarga itu mendapatkan bantuan pemerintah lewat program apa saja," tutur Gus Ipul.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Siap-Siap! Pemerintah Bagi-Bagi Bansos Lagi agar Ekonomi RI Tumbuh 5%