Pengawasan Diperketat! BPOM Juga Turun Gunung Pelototi MBG

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bergerak cepat menyikapi kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan bergizi gratis (MBG). Selain penanganan korban, perhatian kini tertuju pada sistem pengawasan dan sertifikasi produk pangan agar insiden serupa tak kembali terjadi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem sertifikasi dan pengawasan pangan, khususnya bagi penyedia makanan bergizi seperti MBG. Ia menekankan bahwa sertifikasi harus memenuhi standar yang jelas namun tetap efisien dalam prosesnya.

"Kita beresin masalah sertifikasinya standar minimum SPPG. Kita sepakat BGN akan ada sertifikasi dari Kemenkes yakni HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) untuk proses berkaitan gizi dan manajemen resiko," ungkap BGS di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Pemerintah juga mendorong akselerasi proses sertifikasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BGN, agar tak menghambat pelaku usaha dengan prosedur berbelit atau biaya tinggi.

"Proses ini akan ditambah BPOM, Kemenkes, BGN akan sertifikasi standar awal gimana kita bahasanya mengakselerasi dari sisi masing-masing seritifikasi agar prosesnya cepat, kualitas baik dan nggak ada izin yang mahal," kata BGS.

Lebih lanjut, BGS mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjalin koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dari hulu ke hilir.

"Kita koordinasi dengan Mendagri hari minggu, dan Senen langsung dikumpulkan kepala daerah didiskusikan gimana membangun sistem pengawasan komprehensif, pengawasan internal dari BGN tiap hari, kita buat checklist apa aja yang perlu diawasi, misal bahan baku bagus apa nggak, kepala BGN bilang ada standar untuk cek," jelas Budi.

Ia menyoroti pentingnya kualitas air dan bahan baku sebagai indikator utama keamanan pangan, yang akan diawasi secara rutin oleh tim internal BGN. Sementara itu, pengawasan eksternal akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM secara berkala.

"Kualitas air penting tentukan apa nanti makanan disajikan baik itu akan ada pengawasan dari BGN. Peran Kemenkes dan BPOM melapis pengawasan eksternal seminggu sekali," ujarnya.

Dalam skenario kejadian luar biasa (KLB) akibat keracunan, Kementerian Dalam Negeri juga telah disiapkan untuk mengaktifkan gugus tugas darurat lintas instansi.

"Kalau ada kejadian keracunan KLB itu ditempat Kemendagri mengeluarkan aturan gugus cepat yang isinya teman-teman Dinkes, RSU daerah, sekolah dan juga dari Kemenkes. Kalau ada kejadian luar biasa akan ditangani cepat dilapor ke masyarakat dan dilaporkan ke RS," tegasnya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Cek Dulu Sebelum Beli! BPOM Rilis Obat Herbal yang Bikin Rusak Ginjal