Pemerintah AS Resmi Shutdown, 750 Ribu PNS Bakal Kena PHK

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS) resmi shutdown Rabu (1/10/2025). Penghentian pemerintahan federal ini terjadi setelah Kongres AS, yang berisi partai pemerintah, Republik, dan oposisi, Demokrat, gagal mencapai kata sepakat soal RUU pendanaan sementara pemerintah, Selasa malam.

Sebenarnya para pekerja yang esensial akan tetap menjalankan peran mereka seperti biasa di pemerintahan. Hanya pekerja yang non-esensial yang berhenti bekerja.

Namun, Kantor Anggaran Kongres (CBO) sempat menyebut "hingga 750.000 pekerja dapat dirumahkan setiap hari" dan tidak akan dibayar sampai penutupan berakhir. Ini terlihat dari surat yang diberikan badan itu ke politisi AS dari Republik, Joni Ernst.

"Dengan menggunakan informasi dari rencana kontinjensi lembaga dan Kantor Manajemen Personalia (OPM), CBO memperkirakan bahwa jika terjadi berakhirnya pendanaan diskresioner (shutdown) untuk tahun fiskal 2026, sekitar 750.000 pegawai dapat dirumahkan setiap hari," tulisnya, dilihat CNBC Indonesia, di website CBO.

"Total biaya harian kompensasi mereka akan mencapai sekitar US$400 juta (Rp 6.661 triliun)," tambahnya.

"Jumlah pegawai yang dirumahkan dapat bervariasi setiap harinya karena beberapa instansi mungkin akan merumahkan lebih banyak pegawai, semakin lama penutupan berlanjut dan yang lain mungkin akan memanggil kembali beberapa pegawai yang awalnya dirumahkan," tambahnya.

Dijelaskan pula bagaimana sebuah memo sudah diberikan oleh kantor budget yang disebut OBM, yang kemudian dirujuk oleh OPM. Memo itu mengarahkan instansi untuk mempertimbangkan

Pemberitahuan ke pegawai tentang pengurangan tenaga kerja jika pekerjaan mereka adalah untuk program, proyek, atau kegiatan yang akan mengalami penghentian alokasi dana.

"Pengurangan jumlah pegawai federal akan mengurangi biaya kompensasi harian bagi pekerja yang dirumahkan. Beberapa lembaga dapat menggunakan pendanaan wajib untuk mengurangi jumlah pekerja yang dirumahkan. Hal ini juga akan mengurangi biaya kompensasi harian bagi pekerja yang dirumahkan," tambah badan itu.

Namun dalam surat disebutkan pula bahwa personel militer yang bertugas aktif umumnya dianggap sebagai pegawai yang dikecualikan dari efisiensi. Dengan demikian mereka diwajibkan untuk bekerja selama penutupan pemerintah.

"Seperti pegawai federal lainnya, mereka dibayar setelah alokasi anggaran disahkan," muat surat itu lagi.

"Sebagian dana dalam alokasi langsung Departemen Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Rekonsiliasi 2025 dapat digunakan untuk membayar personel yang bertugas aktif selama penutupan, sehingga mengurangi jumlah pegawai yang dikecualikan yang akan menerima kompensasi tertunda. Namun, CBO tidak memiliki informasi spesifik tentang rencana pemerintah terkait hal tersebut," jelasnya.

Pemerintah federal telah berhenti beroperasi 21 kali sejak 1976. Yang terlama dimulai pada 22 Desember 2018 ketika Partai Demokrat dan Trump menemui jalan buntu terkait tuntutan sang Presiden untuk membuat tembok perbatasan senilai US$5,7 miliar pada masa jabatan pertamanya.

Mengutip AFP, Trump mengancam akan "menghukum" Partai Demokrat karena shutdown yang terjadi. Ia mengaku akan menargetkan kebijakan prioritas oposisi dan memaksakan PHK massal di sektor publik selama shutdown terjadi.

"Jadi, kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka Demokrat, mereka akan tetap Demokrat," kata Trump kepada para wartawan di Ruang Oval.

"Banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari penutupan pemerintah," ujarnya lagi mengisyaratkan ia akan memanfaatkan jeda tersebut untuk "menyingkirkan banyak hal yang tidak diinginkannya" seraya menyebut "mereka pasti akan berkaitan dengan Demokrat".

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Tak Rela Kena PHK, Puluhan Ribu PNS AS Pilih Resign Berjemaah