Kasus MBG, BGN bentuk dua tim investigasi, Polri-BIN dan independen

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk dua tim investigasi yang terdiri atas gabungan Polri dan Badan Intelijen Nasional (BIN), serta tim independen yang melibatkan para ahli untuk menangani kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan bahwa pihaknya melalui Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN bekerja sama dengan Kepala BIN dan Kapolri, serta lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan investigasi terhadap kasus keracunan dalam menu MBG tersebut.

"Di tim investigasi ini kita bentuk dua. Dari dalam ada Deputi Tauwas, itu pemantauan dan pengawasan, nanti akan bekerja sama, di situ ada Kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, dan juga pemda setempat untuk mengadakan investigasi," kata Nanik dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat.

Baca juga: BGN minta maaf dan tanggung jawab atas keracunan MBG

Nanik mengaku sudah berkoordinasi dan meminta bantuan kepada BIN dan Polri untuk meninjau penyebab keracunan MBG dari berbagai sisi, selain dari masalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi penyebab utama.

"Saya minta gini. Apapun harus dilihat dari berbagai sisi. Kan dari SOP kami melakukan perbaikan. Tapi, kemudian saya, kebetulan Kepala BIN kan nelfon, pokoknya saya minta BIN turun sekarang. Kan dari kepolisian sekarang udah turun," kata

Nanik menambahkan bahwa selain tim investigasi melibatkan Polri dan BIN, penyelidikan juga dilakukan oleh tim investigasi independen dari para ahli.

Tim independen tersebut dibentuk oleh BGN yang melibatkan ahli kimia, farmasi, chef, dan ahli lainnya dari berbagai disiplin ilmu untuk mendalami penyebab terjadinya 70 kasus keracunan dalam menu MBG, sepanjang Januari hingga September 2025.

Saat ditanya lebih lanjut soal hasil penyelidikan tersebut, Nanik menegaskan bahwa tidak semua penyebab keracunan MBG akan dibuka secara terbuka.

"Kalau yang tidak membahayakan keadaan negara ya kami buka, ya kan ini menyangkut masyarakat, misalnya apa? Kan tadi sudah saya buka, kebanyakan (penyebab keracunan) karena salah SOP, tapi kalau yang politis-politis kan tidak usah dibuka nanti jadi ribut," kata Nanik.

Adapun BGN mencatat ada 70 kasus keracunan sepanjang Januari hingga September 2025, dengan jumlah total 5.914 penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdampak.

Baca juga: BGN laporkan 70 kasus keracunan, 5.914 penerima MBG terdampak

Baca juga: Anggota DPR minta pemda perketat pengawasan distribusi bahan MBG

Dari 70 kasus tersebut, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatera, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung, Lampung. Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa, ada 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG yang terdampak, dan di wilayah III di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG yang terdampak.

Penyebab utama kasus keracunan dalam menu MBG, yakni ditemukan beberapa jenis bakteri yang terkandung dalam makanan, yaitu E. Coli pada air, nasi, tahu, dan ayam.

Kemudian, Staphylococcus Aureus pada tempe dan bakso, Salmonella pada ayam, telur, dan sayur, Bacillus Cereus pada menu mie, dan Coliform, PB, Klebsiella, Proteus dari air yang terkontaminasi.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.