Cara Tito Jaga Inflasi RI 2,5%: Kami Pelototin dan Rapat Tiap Minggu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan alasan pemerintah menjaga inflasi tetap berada di kisaran 2,5% plus minus 1%, bukan di bawah atau di atas angka tersebut. Menurutnya, level itu adalah titik keseimbangan agar baik produsen maupun konsumen sama-sama diuntungkan.

"Kenapa 2,5% plus minus 1%? Karena kita negara yang tidak hanya negara konsumen, tapi juga negara produsen," ujar Tito dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menjelaskan, bila inflasi terlalu rendah di kisaran 1,5% ke bawah, memang akan menyenangkan bagi masyarakat karena harga-harga murah. Namun, dampaknya berat bagi produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri yang bisa kesulitan menutup biaya operasional.

"Jadi kalau angka 1,5% ke bawah rakyat atau konsumen senang, harga-harga barang murah. Tapi produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik kesulitan untuk menutup biaya operasional," katanya.

Sebaliknya, bila inflasi naik di atas 3,5%, kondisi justru berbalik. Produsen memang diuntungkan karena harga jual naik, tetapi masyarakat kelas bawah akan terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Kalau di angka di atas 3,5% ini produsen senang, nelayan, petani, pabrik senang. Tapi masyarakat konsumen akan kesulitan, terutama masyarakat kelas bawah," jelas Tito.

Karena itu, menurutnya, target inflasi di angka 2,5% plus minus 1% adalah titik ideal yang menjaga keseimbangan antara kepentingan kedua pihak. "Oleh karenanya kita jaga di angka 2,5% plus minus 1% itu," ujarnya.

Tito juga menegaskan, pemerintah secara ketat memantau pergerakan inflasi melalui rapat rutin setiap minggu bersama Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

"Kami melototin, kami setiap minggu dengan BPS, K/L (Kementerian/Lembaga) terkait, dan dengan semua pemerintah daerah melakukan rapat untuk mengecek inflasi," ucap dia.

Sebagai koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sesuai amanat Keputusan Presiden (Keppres) No 23 Tahun 2017, Tito mengatakan pihaknya konsisten melakukan pemantauan dan intervensi setiap Senin pagi.

"Alhamdulillah semenjak kami ditugaskan melakukan koordinasi, dan kita lakukan sangat konsisten setiap Senin dari jam 8-11 pagi, setelah itu kita melakukan intervensi. Sehingga kita tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, dan mana yang inflasinya rendah," katanya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Mendagri Minta BPS Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi Tiap Bulan