Bapanas Ungkap Beras SPHP Mulai Tak Dilirik Warga, Ada Masalah Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti penurunan minat masyarakat membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/KopKel) Merah Putih maupun kios pangan.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan, turunnya minat warga ini dipicu oleh pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh TNI dan Polri, yang menjual beras dengan harga lebih rendah.

"Mitra penyaluran kios pangan, KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), dan RPK (Rumah Pangan Kita) melaporkan menurunnya minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri," kata Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/10/2025).

Nita mengatakan, harga beras yang dijual dalam program GPM oleh TNI/Polri setara dengan harga pengambilan di gudang atau af gudang yang berkisar Rp60.000 per 5 kg. Kondisi itu membuat para mitra penyalur lain kesulitan menjual beras SPHP karena harganya otomatis menjadi kurang kompetitif. Sebagai catatan, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP saat ini dipatok Rp12.500 per kg atau Rp62.500 per kemasan 5 kg di seluruh Indonesia.

"Dalam hal ini, beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/Polri dijual dengan harga setara af gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual beras SPHP di atas harga tersebut," ujarnya.

Untuk mencegah kesalahpahaman dan persaingan harga antar mitra, Nita mengimbau perlunya koordinasi yang lebih baik antara penyalur beras SPHP.

"Perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan beras SPHP," jelasnya.

Bapanas mencatat, sepanjang 1 Januari hingga 3 Oktober 2025, program GPM telah terlaksana sebanyak 9.582 kali di 358 kabupaten/kota yang tersebar di 37 provinsi. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada 2024 GPM terlaksana 9.547 kali di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Sementara pada 2023 terdapat 1.626 kali kegiatan di 324 kabupaten/kota di 36 provinsi, dan pada 2022 hanya 442 kali di 110 kabupaten/kota di 30 provinsi.

"Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui gerakan pangan murah atau GPM," pungkas Nita.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Beras SPHP Bakal Meluncur Jinakkan Harga, Ini Jadwal dan Lokasinya