Analis Mulai Warning Pemerintah AS Shutdown, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS) mungkin berlangsung selama beberapa minggu. Kebuntuan antara oposisi, Partai Demokrat, dan partai pemerintah pendukung Presiden AS Donald Trump, Partai Republik, bisa menjadi krisis yang berkepanjangan.

"Ada kemungkinan penutupan ini berlangsung selama berminggu-minggu, bukan hanya berhari-hari," kata mantan sekretaris pers pemimpin Partai Demokrat, Senator Chuck Schumer, Andrew Koneschusky, dikutip AFP, Senin (6/10/2025).

"Saat ini, kedua belah pihak bersikukuh dan hanya ada sedikit pembicaraan tentang kompromi," tambahnya.

Inti dari pertikaian ini adalah tuntutan Partai Demokrat untuk perpanjangan subsidi program perawatan kesehatan (ACA) yang akan segera berakhir. Bila sesuai kehendak Demokrat, subsidi yang disetujui, berarti peningkatan biaya yang tajam bagi jutaan warga Amerika berpenghasilan rendah.

Trump sendiri tak menyetujui ini karena berdalih subsidi bisa jatuh ke imigran, yang kontra dengan kebijakan anti-imigrasinya. Ia terus menyalahkan Demokrat karena menghalangi resolusi pendanaannya, yang membutuhkan sedikit suara mereka, yang seharusnya kelar pekan lalu.

"Mereka penyebabnya. Kami siap untuk kembali," kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

Trump juga mengatakan kepada para wartawan pada hari Minggu bahwa pemerintahannya telah mulai memecat secara permanen, bukan hanya merumahkan, para pegawai federal. Ia sekali lagi menyalahkan Demokrat karena "menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan".

Pada bulan Maret, ketika ancaman penutupan pemerintah terakhir kali muncul, Partai Demokrat mengalah terlebih dahulu, memilih resolusi Partai Republik selama enam bulan untuk menjaga kas tetap penuh meskipun ada keraguan kebijakan. Namun Senator Demokrat teratas, Schumer, dikecam oleh basis partai.

Untuk saat ini, Senat Republik mengandalkan Demokrat lagi untuk menyerah karena mereka berulang kali memaksakan pemungutan suara. Namun Schumer kini enggan melakukan itu.

Menurut seorang mantan pejabat senior politik negara bagian California yang pernah bernegosiasi dengan pemerintahan Trump Jeff Le, kesepakatan akan datang lama. Paling di akhir Oktober 2025.

"Saya bisa melihat kesepakatan sementara datang dari kedua partai pada akhir Oktober," kata Le.

"Apa pun yang terjadi lebih dari dua bulan akan menghentikan operasi pemerintah secara serius dan berpotensi berdampak pada pertimbangan keamanan nasional dan dalam negeri, sehingga menyalahkan kedua belah pihak," tambahnya.

Sementara itu profesor politik di Universitas Rochester, James Druckman, menegaskan Trump adalah alasan kebuntuan ini. Ia juga yakin shutdown akan berlangsung lama, bahkan bisa menyaingi atau lebih lama dari rekor tahun 2019.

"Pemerintahan Trump memandang dirinya memiliki mandat yang tak terkendali dan oleh karena itu umumnya tidak berkompromi," ujarnya.

"Partai Demokrat telah dikritik karena tidak cukup tegas dan kompromi terakhir tidak menghasilkan hasil positif bagi Partai Demokrat. Oleh karena itu, secara politis, mereka cenderung bersikap tegas," jelasnya.

Meski begitu, analis keuangan yang berbasis di California, Michael Ashley Schulman, menilai realitas ekonomi dari penutupan pemerintah mungkin akan memaksa kompromi. Apalagi jika pasar keuangan terpengaruh.

"Selama penutupan pemerintah berlanjut, tidak akan ada sidang kongres dan banyak pekerjaan di lembaga-lembaga akan dihentikan," katanya.

"Itu adalah kemenangan bagi banyak anggota Partai Demokrat di Kongres, tetapi mereka tidak ingin disalahkan," jelasnya.

Jajak pendapat terbaru AS, sejauh ini beragam. Namun Partai Republik telah menerima lebih banyak kecaman daripada Partai Demokrat secara keseluruhan.

Trump memimpin penutupan pemerintah terlama dalam sejarah pada tahun 2018 dan 2019, ketika badan-badan federal berhenti bekerja selama lima minggu.Kali ini, presiden meningkatkan tekanan dengan mengancam prioritas kebijakan liberal dan PHK massal pegawai sektor publik.

Sebelumnya, menurut Kantor Anggaran Kongres, penutupan pemerintah 2018-2019 merugikan perekonomian sebesar US$11 miliar (Rp 182 triliun) dalam jangka pendek, di mana sebanyak US$3 miliar tidak pernah dikembalikan. Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah memperingatkan bahwa penutupan pemerintah terbaru dapat mendatangkan malapetaka tersendiri pada pertumbuhan PDB.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Tok! Trump Sahkan UU Kontroversial, Jadi 'Bom Waktu' untuk AS