9 Update Pemerintah AS Shutdown: PHK Massal Depan Mata-Trump Jatuh

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) secara resmi menghentikan sebagian besar operasionalnya atau mengalami shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran sebelum tenggat waktu tengah malam. Penutupan ini, yang pertama sejak 2019, terjadi di tengah perselisihan sengit antara Partai Demokrat dan Pemerintahan Presiden Donald Trump mengenai dana layanan kesehatan, yang mengancam stabilitas ekonomi dan nasib ratusan ribu pegawai federal.

Kegagalan untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara, yang dikenal sebagai continuing resolution (CR), memaksa lembaga-lembaga federal untuk merumahkan staf yang tidak esensial dan menangguhkan berbagai layanan publik. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang mendalam di Washington dan di seluruh negeri, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas kebuntuan politik yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi miliaran dolar dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berikut adalah 11 pembaruan terkini mengenai AS Shutdown per hari Kamis (02/10/2025):

1. Ratusan Ribu PNS Dirumahkan

Salah satu dampak paling langsung dari shutdown adalah nasib sekitar 750.000 hingga 900.000 pegawai federal yang kini dirumahkan (furloughed) tanpa batas waktu. Mulai Rabu pagi, para pegawai yang pekerjaannya dianggap "tidak esensial"-mulai dari staf administratif di berbagai departemen hingga peneliti di lembaga ilmiah-diperintahkan untuk tidak masuk kerja dan tidak akan menerima gaji selama penutupan berlangsung.

Sementara itu, pegawai yang dianggap "esensial" untuk keselamatan dan keamanan negara, seperti agen penegak hukum, petugas TSA di bandara, dan personel militer aktif, diharuskan tetap bekerja. Namun, mereka tidak akan menerima bayaran tepat waktu. Meskipun secara historis Kongres selalu mengesahkan pembayaran gaji retroaktif setelah shutdown berakhir, ketidakpastian ini menimbulkan kesulitan finansial yang signifikan bagi banyak keluarga.

2. Taman Nasional Tutup

Sekitar 9.300 pegawai Taman Nasional telah dirumahkan di tengah penutupan ini, yang menyebabkan penutupan yang tidak merata di 400 lokasi yang diawasi oleh Dinas Taman Nasional.

Misalnya, wisatawan di Philadelphia, Pennsylvania, ditolak di pintu masuk Liberty Bell. Di Mississippi, objek wisata budaya yang paling banyak dikunjungi di negara bagian ini, Taman Militer Nasional Vicksburg, ditutup, begitu pula gua-gua di Carlsbad Caverns di New Mexico bagian selatan.

Rencana kontingensi penutupan yang dirilis oleh dinas taman pada Selasa malam menyatakan bahwa "jalan taman, tempat pengamatan, jalur setapak, dan tugu peringatan terbuka pada umumnya akan tetap dapat diakses oleh pengunjung".

Namun, mereka menambahkan bahwa lokasi tanpa "area yang dapat diakses" akan ditutup. Artinya, di Taman Nasional Acadia di Maine, pengunjung dapat mengakses area tersebut tetapi tidak dapat menemukan penjaga taman yang dapat membantu atau pusat pengunjung terbuka dengan peta.

"Sungguh menjengkelkan mereka bermain politik di Washington D.C.," ujar Jim Feather dari Elizabethtown, Pennsylvania, kepada kantor berita The Associated Press saat mengunjungi Acadia. "Tugas mereka adalah mengesahkan anggaran."

3. Kata Publik AS 

Jajak pendapat menunjukkan hasil yang beragam mengenai apakah publik merasa Partai Demokrat atau Partai Republik yang paling bertanggung jawab atas penutupan pemerintah.

Sebuah jajak pendapat dari The New York Times dan Siena College, yang dilakukan minggu lalu, menemukan bahwa dua pertiga pemilih terdaftar mengatakan mereka tidak ingin Partai Demokrat mengizinkan penutupan pemerintah, meskipun itu berarti tuntutan mereka tidak dipenuhi. Namun, jika terjadi penutupan pemerintah, 25% pemilih terdaftar mengatakan mereka akan menyalahkan Partai Republik.

Jumlah tersebut lebih besar daripada hampir 20% yang mengatakan mereka akan menyalahkan Partai Demokrat. Namun, sepertiga pemilih terdaftar mengatakan mereka akan menyalahkan kedua belah pihak secara setara.

Jajak pendapat terpisah dari NPR, PBS, dan firma riset Marist, yang juga dilakukan sebelum penutupan pemerintah, menghasilkan temuan serupa. Sekitar 38% responden mengatakan mereka akan menyalahkan Partai Republik atas penutupan pemerintah. Sekitar 27% akan menyalahkan Partai Demokrat, dan hampir 31% mengatakan mereka akan menyalahkan keduanya.

4. Trump Warning 

Sebelum penutupan pemerintah hari ini, Presiden Trump memperingatkan bahwa ia mungkin memanfaatkan kebuntuan pendanaan ini untuk memajukan prioritas Partai Republik yakni memangkas pemerintah federal dan mengurangi tenaga kerjanya.

Setelah penutupan pemerintah berlaku, para pejabat Trump juga mengisyaratkan pemangkasan yang akan datang.

"Kita harus melakukan triase pada beberapa hal tertentu. Itu berarti orang-orang tertentu harus diberhentikan," kata Wakil Presiden JD Vance dalam jumpa pers di Gedung Putih. "Dan kami akan berusaha memastikan bahwa rakyat Amerika menderita sesedikit mungkin akibat penutupan pemerintah ini."

5. PNS Federal Protes

Ancaman Presiden Trump untuk memecat pegawai federal secara permanen menuai kecaman keras dari serikat pekerja yang mewakili mereka. Everett Kelley, presiden nasional dari Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), menyebut retorika Trump "tidak stabil" dan "berbahaya." Ia menuduh presiden memperlakukan para pegawai negeri sebagai pion dalam permainan politiknya.

Kelley menegaskan bahwa para pekerja federal adalah individu berdedikasi yang melayani negara, bukan alat tawar-menawar politik. Ia mengkritik ancaman PHK massal sebagai tindakan yang tidak hanya kejam tetapi juga akan merusak kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan vital bagi publik. Serikat tersebut bersumpah akan melawan setiap upaya untuk memberhentikan anggotanya secara tidak adil.

Reaksi keras dari serikat pekerja ini menyoroti dampak manusiawi dari shutdown dan eskalasi retorika dari Gedung Putih. Ancaman tersebut telah menimbulkan ketakutan dan kemarahan di antara tenaga kerja federal, yang kini menghadapi ketidakpastian finansial ganda: tidak ada gaji selama shutdown dan potensi kehilangan pekerjaan secara permanen.

6.  Subsidi Kesehatan Biang Keladi

Akar dari seluruh krisis shutdown ini adalah perselisihan yang tidak dapat dijembatani mengenai subsidi dalam Affordable Care Act (ACA), program layanan kesehatan yang juga dikenal sebagai Obamacare. Partai Demokrat menuntut agar RUU pendanaan pemerintah mencakup perpanjangan subsidi tersebut, yang sangat penting untuk menjaga agar biaya asuransi kesehatan tetap terjangkau bagi jutaan orang.

Partai Republik dan Gedung Putih dengan tegas menolak tuntutan ini. Mereka berpendapat bahwa isu kebijakan sebesar itu harus diperdebatkan secara terpisah dan tidak boleh "disandera" untuk meloloskan anggaran pemerintah. Penolakan mereka untuk memasukkan perpanjangan subsidi ke dalam RUU pendanaan menjadi pemicu utama penolakan dari pihak Demokrat.

Sengketa ini melambangkan perpecahan ideologis yang lebih dalam tentang peran pemerintah dalam layanan kesehatan. Bagi Demokrat, ini adalah pertarungan untuk melindungi program sosial yang vital. Bagi Republik, ini adalah perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai program pemerintah yang terlalu mahal dan melampaui batas.

7. Respons Pasar

Penutupan pemerintah hanya berdampak terbatas pada pasar AS karena kebuntuan melanda Capitol Hill. Per pukul 12.30 siang waktu New York (16.30 GMT), Nasdaq dan S&P 500 naik 0,1%. Dow Jones Industrial Average relatif datar, hanya naik 0,03%.

Analis menyebut dampak terbatas ini terjadi karena sebagian besar sudah diperkirakan.

"Perlambatan sementara yang terkait dengan penutupan pemerintah akan berbalik ketika pemerintah kembali beroperasi," ujar Daniel Hornung, seorang peneliti kebijakan di Stanford Institute of Economic Policy Research, kepada Al Jazeera pada hari Selasa.

8. Upaya Jatuhkan Trump?

Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, berpendapat bahwa penutupan pemerintah memberi cabang eksekutif "kesempatan nyata" untuk mengecilkan pemerintah, menggambarkan situasi ini sebagai "bencana besar" bagi Partai Demokrat.

Dalam wawancara dengan Fox Business, Johnson mengakui bahwa penutupan pemerintah bisa "sangat merugikan" bagi warga Amerika yang bergantung pada layanan pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa penutupan pemerintah dapat digunakan sebagai kesempatan untuk memajukan pl...